Pakar pendidikan Doni Koesoema A mengingatkan kurikulum
pembelajaran di sekolah menengah kejuruan (SMK) harus dibuat lebih fleksibel
agar relevan dengan kebutuhan dan permintaan kalangan industri. Ia menilai
sekarang ini kurikulum SMK masih terkesan kaku
"Ya,
enggak relevan dengan kebutuhan industri," katanya menanggapi masih
tingginya pengangguran dari lulusan SMK di Jakarta, Jumat (5/7).
Menurut
dia, kurikulum SMK porsi idealnya adalah 80 persen praktik dan 20 persennya
teori sehingga semestinya lebih banyak mengadopsi mekanisme kerja dunia
industri. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kata dia, harus berperan
sebagai regulator yang mengatur, sementara mekanisme pembelajarannya diserahkan
kepada sekolah dan industri.
"Artinya,
SMK masih tetap di bawah kendali Kemendikbud, tetapi standar kompetensi lulusan
(SMK), materi pembelajarannya, diserahkan kepada industri," katanya.
Kalau
masih saja dimonopoli oleh Kemendikbud, kata pengajar Critical Thinking
Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu, industri belum sepenuhnya mau
menyerap lulusan SMK. "Dibuat dinamis saja, fleksibel. Sekarang kan SMK
pembelajarannya pakai model Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013
(RPP K13)," katanya.
Doni
mengapresiasi program yang digagas Kementerian Perindustrian bekerja sama PT
Kawasan Industri Makassar (Kima) yang bisa menjadi model percontohan.
"Industri membantu pendanaan untuk mencetak tenaga kerja. Semacam teaching factory," kata
pengarang sejumlah buku "best seller" tentang pendidikan itu.
Ia
mengatakan revitalisasi SMK sudah ditegaskan melalui Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 9/2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Ke depan, kata
Doni, pengembangan kualitas SDM harus diprioritaskan oleh Presiden Joko Widodo,
terutama kelanjutan program revitalisasi SMK yang belum maksimal.
Sebelumnya,
Kemendikbud menyiapkan bantuan baik dana maupun investor dalam rangka realisasi
revitalisasi SMK di Indonesia. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor
9/2016, kata Mendikbud Muhadjir Effendy, realisasi program revitalisasi SMK
memang membutuhkan dana yang cukup besar.
"Baru
ada 230 SMK dari sekitar 13 ribu di Indonesia. Di Jawa Barat baru 21 sekolah.
Jadi masih banyak, dan biayanya cukup besar. Satu sekolah itu bisa memakan
biaya sekitar Rp10 miliar-Rp11 miliar," katanya.
Sumber : klik disini
File terkait kurikulum SMK bisa dilihat dibawah ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar